pilkada secara langsung. 32 Tahun 2004 tersebut dilatarbelakangi olehPilkada langsung dipilih sebagai solusi mengatasi maraknya praktik jual beli suara. pilkada secara langsung

UU 32/2004. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi. Pilkada tidak langsung nampaknya dimaknai bahwa kepala daerah dipilih tidak secara langsung oleh rakyat-pemilih, namun oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 32 Tahun 2004 tersebut dilatarbelakangi olehPilkada langsung dipilih sebagai solusi mengatasi maraknya praktik jual beli suara. Sekarang. Di sisi lain, pengalaman pilkada melalui DPRD di era. yang pro terhadap pilkada tidak langsung 1 Marulak Pardede, Legitimasi pemilihan kepala/wakil kepala daerah Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. Di tengah pro dan kontra, pemerintah memutuskan untuk tetap mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Baca Juga :Pilkada yang dilaksanakan secara langsung merupakan wujud dari demokrasi lokal. Pesta demokrasi yang rakyat diberikan. Mohammad Idris yang terpilih sebagai Wali Kota pada pemilihan tahun 2015 dapat mengajukan pencalonan kembali sebagai Wali Kota Depok dalam pemilihan ini. Begitu pula pilkada langsung tidak secara otomatis berarti menghidupkan demokrasi. Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. pemilihan secara langsung rakyat sudah disebut berpatisipasi dalam politik karena masyarakat ikut memberikan suara dan ikut mengawasi kegiatan pemilihan suara. Ada tiga tujuan mendasar mengapa pilkada diselenggara kan secara langsung. Dan di kacamata masyarakat pun mereka beranggapan saat pengembalian UU yang berkaitan dengan pilkada secara langsung tak lain sama saja dengan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru kala itu, dan masyarakat sendiri merasa keberadaan hak suaranya terenggut. PILKADA Melalui DPRD. 32 Tahun 2004 dan Eksistensi Pencalonan Kepala Daerah PENGANTAR Saluran yang efektif dalam. Menjelang pemilu 2020 beberapa. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. Indonesia pada tingkat lanjut. Tujuan tersebut, yaitu sebagai. Meski begitu, pemilukada langsung tak serta-merta diterapkan karena Undang-Undang itu terlebih dahulu diuji materi (judicial review), lalu diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi. Memang, tidak bisa kita mengkaji segala sesuatu dengan satu perspektif saja. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Harian Kompas; Kompas TV;. Pilkada secara langsung seharusnya semakin mendekatkan publik dengan kepala daerah terpilih. Dengan pertimbangan hukum bahwa pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu sebagaimana dimaksud pasal 22E UUD 1945 dan kewenangan MK bersifat limitatif, tidak dapat dikurangi dan ditambah tanpa proses amandemen UUD 1945. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langung, umum, bebas dan rahasia oleh mayarakat setempat maka pemilukada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Masyarakat pun bisa menikmati proses pemilihan dan mengetahui secara pasti visi misi dan program yang digembar-gemborkan calon kepala daerah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUDN RI 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang. 2011 dan secara secara lugas Gamawan Fauzi menuding pelaksanaan Pilkada sebagai akar permasalahannya. Pilkada pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005. Umumnya, sistem penyelnggaraan Pemilu dan Pilkada secara langsung banyak mengalami penyelewengan, salah satu kasus yang banyak muncul belakangan ini adalah money politik. Kelebihan: 1. PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA MALANG Yustinus Usfinit, Agung suprojo, Dody setyawan. Tapi ada sejumlah alasan. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan pandangannya bahwa hingga saat ini pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung masih merupakan pilihan terbaik. Sebagai konsekuensinya, mereka juga bisa. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor. Menuju Pilkada Yang Demokratis Berbeda dengan pemilihan presiden – wakil presiden, Undang Undang Dasar 1945 tidak. Adanya Pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Di mana seseorang yang berminat untuk maju sebagai calon bupati, calon walikota ataupun calon gubernur harus. Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2015. “Memajukan pelaksanaan Pilkada langsung tersebut bukan tanpa pertimbangan. Kelebihan Pilkada Langsung Oleh Rakyat. 109. Pilkada Secara Langsung Berdasarkan UU No. Walaupun pada tingkat realitas, lanjut Arghiros (2001), t idak selamanya Kepala daerah yang dipilih secara langsung akan lebih akuntabel dan responsif bila dibandingkan dengan Kepala daerah yang ditunjuk. Abstract. Pemilihan/Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) No. Sejarah [sunting | sunting sumber]. sistematis terhadap naskah UUD 1945 memastikan bahwa pilkada adalah pemilu. Secara umum, delapan dari setiap sepuluh responden (79,7 persen) tidak setuju pilkada langsung dihapuskan. Terselenggaranya pilkada memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat sebab masyarakat diberikan. Simulasi. Kata kunci: problematika pilkada, secara langsung, perspektif sosiologis Pendahuluan Ketika reformasi bergulir tahun 1998, poli-tik hukum otonomi daerah, yang di masa Orde Baru tertuang didalam UU Nomor 5 Tahun 1974, kembali dipersoalkan karena dianggap sebagai instrumen otoriterisme pemerintah pusat. Dengan demikian, sebagian kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Jakarta - Muncul wacana untuk menghapuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Keberhasilan sejumlah kepala daerah dalamB. kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). JAKARTA, KOMPAS. Secara teoretis, pilkada langsung dipandang sebagai mekanisme rekrutmen politik yang demokratis karena memberi peluang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan para pemimpinnya. Pancasila mengamanatkan bahwa demokrasi Indonesia adalahJakarta -. " Maka jadilah Pemilu Daerah 1957 itu sebagai pemilihan DPRD dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Dua kasus konflik Pilkada yang dapat dijadikan contoh adalah konflik yang terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada dasarnya pemilihan kepala daerah secara langsung bisa membuat kepala daerah terpilih semakin bertanggung jawab karena rakyat sendirilah yang memberikan mandat kepada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Istilah ini bisa diartikan positif maupun negatif. Dikatakan demikian, karena dalam pilkada langsung, sejumlah kepala daerah berhasil mendudukkan anggota keluarganya sebagai gubernur maupun bupati/walikota. Pertama, pilkada terkesan dipaksakan, karena pelaksanaannya dibarengi sejumlah kerancuan aturan dan kelembagaan, serta minimnya persiapan karena waktu persiapannya yang singkat. Melalui pilkada langsung, kepala daerah kemudian diharapkan menerapkan nilai-nilai. 32/2004, yang mengatur pilkada langsung itu, menggunakan rujukan atau konsideran antara lain Pasal 1, Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18B UUD 1945. Umum) baik dalam pemilu legislatif, Pemilu Presiden, sampai dengan P emilihan Kepala. Pilkada 2005 merupakan pemilihan kepala daerah secara. Langsung : Rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Keputusan ini dianggap sudah tepat, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh. law paket politik juga merupakan pekerjaan besar demi tercapainya pilkada yang signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi lokal. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah. UU No. 2 Pilkada Langsung sebagai Bagian dari Proses Demokrasi Electoral reform atau pembaharuan tata pemilihan telah mulai berlangsung sejak tahun 1999, yaitu dengan. Kedua produk perundangan tersebut memuat ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Jakarta - Muncul wacana untuk menghapuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Diantara dua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Istilah ini bisa diartikan secara positif maupun negatif. 1 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) disebutkan:2 1 Joko J. Sebagian melihat Pilkada sebagai langkah lanjut untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daeraah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung 2. (Baca: Banyak Kepala Daerah Kena OTT,. Pasca pengesahan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, frasa “dipilih secara demokratis” memunculkan perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa pilkada tidak perlu dilakukan secara langsung. JAKARTA, KOMPAS. Meski partisipasi politik dan demokrasi masyarakat meningkat, Pilkada langsung dianggap membuat politik berbiaya tinggi sehingga memunculkan peluang terjadinya korupsi. membenarkan Pilkada secara tidak langsung. 1Marijan Kacung, 2006, Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung, Pustaka Eureka, Surabaya, Hal 89 2Ketentuan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat 2 UU No. Membuatnya jadi intens, sehingga rakyat tidak teralineasi dari representatifnya, perwakilannya. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Pendahuluan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung (direct local democracy) menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses reformasi dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. , &. demokrasi ditingkat local. Meskipun telah dilakukan secara serentak, Pilkada secara langsung masih terlalu boros, belum menghasilkan pemimpin ideal, bahkan banyak yang tersangkut kasus korupsi, dan yang paling penting tidak sejalan dengan demokrasi khas Indonesia. Umumnya, daerah provinsi memilih gubernur, sedangkan daerah kabupaten atau kota memilih bupati atau wali kota. Adanya Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung menjadi dilemma yang harus diatasi oleh pemerintah dan KPU selaku penyelenggara kegiatan. apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau ada cara-cara lain. Pemilihan Umum Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 (Akronim: Pilgub DKJ 2024) adalah suatu kontestasi politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur definitif masa. Di antaranya adalah pada saat pemilihan khalifah sepeninggalnya Nabi Muhammad. Alasan tersebut yakni: 1. , LL. Pelaksanaan Pilkada secara langsung dan serentak merupakan penafsiran Pemerintah atas Pasal 18 Ayat (3) UUD’45. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tentunya dengan pilkada langsung memberikan dampak positif yang lebih baik kepada rakyat karna secara tidak langsung memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan sendiri siapa yang akan memimpinya. Lahirnya UU No. Akan tetapi harus dicatat juga bahwa banyak Kepala Daerah Terpilih malah melakukan Korupsi. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Prasetyo, dalam artikelnya berjudul “Pemilukada Serentak dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, menguraikan bahwa. landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. 1 Namun urgensi. Dari sisi positif, pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untukPelaksanaan Pilkada secara langsung sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya adalah Pasal 18 Ayat (4) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan, Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara. ini adalah “Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung di Kabupaten Sumenep tahun 2010?” C. Dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Presiden maka Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Konstitusi kita menjamin akan keberadaan pemilihan langsung. REPUBLIKA. Ilustrasi ASN. Tinggal kemudian dikembalikan kepada kita semua, apakah memilih Pilkada langsung atau tidak langsung. keberhasilan pilkada secara langsung untuk mendatangkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. Biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Salah satu bentuk utama dalam pelaksanaan partisipasi politik untukPertimbangan penting pemilihan langsung untuk pengembangan demokrasi di Indonesia. Pilkada Langsung, Calon T unggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018 Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-pilkada secara langsung dan pilkada tidak langsung dalam perspektif islam. Dalam waktu yang sangat singkat itu, KPUD tidak bisa melakukan persiapan secara. Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat rakyat bisa memilih pemimpin daerahnya secara langsung. (Pilkada) secara langsung. 1. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi. Rakyat tidak boleh apatis terkait hal tersebut. secara tidak langsung. Dahlan Thalib dan Ramlan Subakti, Serminar Nasional. Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub Jakarta 2017 atau Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 [2] untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Lahirnya UU No. Pemilihan secara langsung, katanya, melegitimasi hak rakyat untuk memilih. Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Regulasi tersebut, memberikan tiga opsi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 antara lain, pada 9 Desember 2020, 17 maret 2021 dan 29 September 2021. Sebelum berlangsungnya pilkada secara langsung pertama pada 2005, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 56 Undang Undang No. JAKARTA (VOA) —. Manfaat Praktis a. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3). secara langsung. Dinamika pemilukada silih berganti mewarnaipilkada langsung secara serentak ini tidak terlepas dari kebijakan pilkada secara langsung yang dimulai pada 2005. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Habiburrokhman menjelaskan, ada tiga alasan yang menguatkan dalil. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi. 6 Dengan sistem pemilihan langsung ini diharapkarLmoney politics bisa diminimalisir, dengan asumsi money politics akan lebihPemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Pilkada secara langsung itu sebenarnya merupakan perkembangan baru dalam memahami makna “dipilih secara demokratis” – hal itu jelas termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Pilkada menjadi perwujudan hak. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung di Kabupaten Sumenep Tahun 2010” D. b. Pada 2018 ini, Pilkada Serentak yang akan digelar pada hari ini, Rabu (27/6/2018), merupakan yang ketiga kalinya. Surat Keputusan PSI menjadikan Kaesang sebagai Ketum PSI pun diserahkan Grace kepada Kaesang secara langsung. lokal dalam pilkada langsung tidak semata-mata dapat didekati hanya dari pendekatan politik an-sich, akan tetapi perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan budaya yang bersifat transpolitika. Pasal 1. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan1 serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi. Proses pilkada secara langsung dimulai sejak 1 juni 20051. Sejak kali pertama dilaksanakan pada 2005, Pilkada. Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2015. Pilkada langsung ini diyakini mampu menumbuhkembangkan pendalaman proses demokratisasi di tingkat lokal. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya. Sistem tersebut digagas untuk memotong proses politik elitis dan. Di sisi lain para calon yang kalah mau menerima. Setidaknya ada dua hal yang menentukan maju-mundurnya demokrasi. tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Pilkada langsung ini, selain ia bersifat demokratis sesuai dengan amanat konstitusi, sekaligus dimaksudkan juga untuk mengatasi politik dalam pemilihan kepala daerah melalui ‘agen‘ atau ‘calo‘, yakni DPRD. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Asas Pilkada. Secara tidak langsung MK menafsirkan bahwa pilkada dan pemilu adalah dua entitas yang berbeda. Abstrak : Pelaksanaan PILKADA secara langsung ternyata bukan tanpa masalah. 822. Asas-asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada tanggal 28 April 2008. 6 Sarundajang, Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problematika dan Prospek, (Jakarta. Antara lain, pelaksanaan masa Pilkada terdapat banyak instrumen pemilu yang kondisi waktunya berdekatan pemilu presiden (Pilpres). masyarakat karena sebelumnya Pilkada telah banyak dilaksanakan secara langsung. 8. penting penyelenggaraan Pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia: 1. Sebagai “bukti”, mereka merujuk pada pilkada langsung yang banyak menghasilkan kepala daerah yang korup. pada 2017. 103 MK berpendapat bahwa pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUDN RI 1945. Melawan Lupa Inilah Politik,tidak ada teman dan musuh abdi yg ada kepentingan bersama yg Abadi. 32 Tahun 2004 dan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing. Kamis, 11 April 2013 19:46. Pelaksanaan Pilkada secara langsung memperoleh tanggapan yang cukup beragam di dalam masyarakat. Proses penyelenggaraan pilkada mengalami beberapa perbaikan mengikuti perubahan UU yang mendasarinya. Dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 56 Undang Undang No. Biaya pelaksanaan Pilkada-pilkada dikeluarkan untuk semua kebutuhan KPU seperti gaji, peralatan, inventaris, logistik dan lainnya. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu “ritual politik”yang secara periodik dilaksanakan di Indonesia. Momentum bersejarah ini pertama kali diadakan di Indonesia dalam skala nasional Pilkada serentak tahun 2015,dilanjutkan 2017, dan pemilihan serentak Presiden/Wakil Presiden. Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada).